MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan bahwa keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah bentuk kehadiran negara melindungi pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk itu, Ida menegaskan bahwa kehadiran JKP tidak menghilangkan kewajiban pengusaha dalam pembayaran pesangon. Sebab, JKP merupakan jaminan yang diberikan negara tanpa membebankan iuran baru.
“Mentang-mentang sudah ada program JKP terus kemudian dilakukan PHK. Saya berharap sekali, PHK adalah pilihan terakhir,” ujar Ida dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).
Hal itu disampaikan Ida usai berdialog dengan penerima manfaat program JKP di Gedung Pusat Pasar Kerja Jakarta Selatan, Kamis (10/3/2022).
JKP tidak membebani iuran baru pada pekerja/buruh karena dana program JKP berasal dari iuran pemerintah. Pemerintah telah menyerahkan dana awal untuk program tersebut sebesar Rp 6 triliun dan Rp 823 miliar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi kami, pemerintah tidak membebani iuran baru,” tegas Ida.
Ia menjabarkan pekerja yang menjadi peserta program JKP, dan di kemudian hari terkena PHK, maka berhak mendapatkan tiga manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja.
“Kami, pemerintah ingin mengurangi kegalauan teman-teman yang mengalami PHK dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” ujar Ida.
(*)
sumber: detik.com
