SATUAN Tugas (Satgas) Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional melakukan monitoring dan evaluasi (monev) selama tiga hari di Kepulauan Riau (Kepri) dengan mengunjungi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
Dalam monev tersebut, Satgas mengecek bagaimana pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program percepatan penanganan PMK. Satgas menekankan lima strategi dalam percepatan penanganan PMK di Provinsi Kepri.
“Monev ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan lima strategi penanganan PMK yang meliputi Vaksinasi, Testing, Biosecurity, Pengobatan, dan Potong Bersyarat,” kata Deputi Sistem dan Strategi BNPB sekaligus Koordinator Tim 1 Satgas PMK Nasional, Raditya Jati.
Deputi Sistem dan Strategi menyampaikan tiga hal yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan monev.
Pertama sinkronisasi dan verifikasi data pada laporan Provinsi Kepei. Kedua, peninjauan penanganan menyeluruh, karena daerah berbentuk kepulauan. Dan terakhir, ketiga biosecurity harus terus diperkuat dan dipertahankan.
Hal ini sesuai mandat Ketua Satgas Penanganan PMK, Letjen TNI Suharyanto, dalam rangka penguatan strategi serta mempercepat penanganan di beberapa provinsi. Keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau dalam percepatan penanganan PMK, menurut Raditya, patut diapresiasi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo, menyampaikan hasil monev PMK Kepri. Yang ditekankan dalam monev berkaitan dengan lima strategi penanganan PMK.
“Monev di lapangan ini untuk melihat tantangan pelaksanaan vaksinasi, testing, biosecurity, dan pengobatan. Terkait vaksinasi, tantangan yang kami temui yaitu sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan vaksinasi,” ujar Agus.
Salah satu contoh adalah terbatasnya coolbox untuk menyimpan vaksin, karena letak wilayah yang berpulau-pulau dan jauh, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa kota, salah satunya Kota Tanjungpinang masih menitipkan penyimpanan vaksin di provinsi.
Agus juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Kepulauan Riau, karena tidak ada tidak ada kendala dalam pelaksanaan vaksinasi. Fasilitator PMK yang dibentuk membantu memberikan edukasi dan vaksinasi kepada peternak.
Seperti diketahui, kasus pertama PMK di Kepri terdeteksi saat Lebaran Iduladha pada Juli lalu sebanyak 415 kasus, satu ekor di antaranya mati.
Sementara itu, hingga Selasa (4/10) vaksinasi telah dilakukan kepada 2.646 hewan di wilayah tersebut.
(*)
Sumber: Antara
