RAPAT Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis (16/7/2026) kemarin, berlangsung panas. Sejumlah anggota legislatif mencecar BP Batam terkait persoalan fundamental kota. Mulai dari manajemen sampah yang amburadul, banjir yang kian meluas, hingga meroketnya angka pengangguran akibat arus urbanisasi.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Askweni, mengkritik keras kinerja pengelolaan lingkungan di Batam. Ia membeberkan data bahwa saat ini Batam dikepung oleh sedikitnya 30 titik banjir yang dipicu oleh buruknya tata kelola sampah. Keterlambatan pengangkutan sampah dari pemukiman ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memperparah situasi ini, padahal produksi sampah di Batam diperkirakan mencapai 1.000 ton per hari.
Askweni mendesak BP Batam segera mencari solusi makro dengan menggandeng investor untuk menerapkan konsep waste-to-energy (pengolahan sampah menjadi energi). Menurut kalkulasinya, setiap 1.000 ton sampah yang diolah mampu menghasilkan daya sebesar 20 megawatt, yang cukup untuk mengaliri listrik 26 ribu rumah.
Ia juga menyentil klaim keberhasilan BP Batam yang kerap memamerkan angka investasi fantastis, namun berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan. “BP Batam menyebutkan ada investasi Rp17 triliun. Namun, hal kecil seperti sampah dan banjir ini patut menjadi perhatian serius kita,” ujar Askweni, dikutip dari siaran TV Parlemen.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Sturman, menyoroti bom waktu sosial-ekonomi di Batam. Sebagai kota industri, Batam menjadi magnet kuat bagi para pencari kerja (pencaker), khususnya dari wilayah Pulau Sumatera. Sayangnya, masifnya arus urbanisasi ini memicu lonjakan angka pengangguran karena ketidakseimbangan pasokan tenaga kerja dengan lowongan yang tersedia.
Merespons ketimpangan tersebut, Sturman mendesak adanya proteksi regulasi yang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal atau masyarakat tempatan untuk meredam persaingan kerja yang kian ketat.
Melalui RDP ini, Komisi VI DPR RI menegaskan agar BP Batam tidak hanya fokus mengejar angka-angka investasi makro di atas kertas, melainkan harus segera menyelesaikan masalah fundamental yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat.
(dha)
