JUMLAH kawasan kumuh yang ada di Batam mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya perubahan kriteria ketentuan kawasan kumuh oleh pusat.
“Bertambanya cukup banyak, karena perubahan tersebut,” kata Kepala Disperakimtan Batam, Herman Rozi, Sabtu (10/2).
Ia menyebutkan kriteria yang dimaksud adalah ketersediaan hidran atau alat pemadam kebakaran di permukiman warga yang tinggal di rumah swadaya atau yang lebih dikenal dengan kavling.
“Ini yang masih sangat kurang kita. Kalau yang lain seperti jalan permukiman, drainase, hingga ketersediaan air bersih sudah lebih baik,” sebutnya.
Ia menyebutkan sebelumnya ada 517 hektar kawasan kumuh yang tersebar di 10 titik yang ada di Batam yakni, Tanjungpiayu (Seidaun, Kampungbagan, dan Tanjungpiayu laut), Mangsang (Mangsapermai, Bukitwiduri), Nuansa Jaya-Bukit Berbunga, Seibeduk, KSB Seilekop, KSB Seipelunggut, KSB Kabil, Tibankampung, Bengkongpalapa, Bengkongsadai, (Sadai, Bengkongdalam), dan Tanjungsengkuang.
“Ini sudah berkurang, karena adanya program PIK hingga KOTAKU dari pemerintah. Kalau tidak salah sekarang 100 hektar namun bertambah karena tidak adanya hidran,” bebernya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Batam Azman mengatakan pengadaan hidran tergantung dari anggaran yang ada. Saat ini baru ada 56 hidran yang disebar di permukiman warga.
“Itu selalu kami usulkan, namun tergantung anggaran,” sebutnya.
Ia menambahkan 56 hidran tersebut memang tersebar di kavling seperti i Bumi Perkemahan, dapur 12 dan tempat lainnya. Namun untuk jumahnya memang masih jauh dari yang diharapkan.
“Selain punya Pemko juga ada punya BP Batam. Mereka sudah ada 200 hidran,” imbuhnya.
Azman mengungkapkan tahun ini tidak ada pengadaan untuk hidran ini. Pihaknya akan mencoba mengusulkan di anggaran selanjutnya. “Ya, intinya kami tetap berusaha memenuhi ketersediaan hidran,” tutupnya. (yui/bpos/GoWest)
