GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mendorong seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar menggesa pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2022 dengan maksimal.
Hal itu disampaikan Ansar saat memimpin rapat evaluasi kinerja terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2022 bersama seluruh jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri di Ruang Rapat Utama, Lantai 4, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (19/9/2022).
“Tahun lalu capaian kita sebesar 94 persen, pada tahun ini saya harap hasil capaian kita tidak kurang dari 95 persen, saya imbau seluruh kepala OPD terus memantau progres realisasi ini, kalau ada hambatan, segera laporkan,” ujar Ansar.
Gubernur juga menegaskan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk terus dilakukan peninjauan agar kendala-kendala yang terjadi dapat dikoordinasikan secara cepat.
“Sekarang ini, Pemprov Kepri terus berbenah, membangun infrastruktur yang memadai demi kemudahan masyarakat. Untuk itu, semua bentuk proyek pembangunan ditinjau secara langsung prosesnya, agar tidak ada kendala di lapangan,” kata Ansar.
Rekapitulasi realisasi pelaksanaan APBD Kepri sampai dengan tanggal 17 September 2022 telah mencapai 52.64 persen dan realisasi fisik sebesar 59.92 persen dari total Pagu APBD Kepri tahun 2022.
Kembali, Gubernur mengingatkan bahwa seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJB) yang akan direalisasikan untuk terus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
“Sisa PBJP yang akan direalisasikan pada triwulan ke-4, prioritaskan penggunaannya menggunakan produk-produk lokal terlebih dahulu, agar UMKM kita terus dapat berkembang,” imbuhnya.
Terakhir, Gubernur Ansar menekankan kepada seluruh kepala OPD untuk terus mendorong progres pendaftaran e-Catalog dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Jika ada UMKM yang produknya dapat dimanfaatkan oleh Pemprov Kepri, segera lakukan pendaftaran produknya di e-Catalog, fasilitasi mereka yang tidak paham bagaimana caranya agar memahami bagaimana teknis pendaftarannya, target kita 40 persen APBD untuk produk lokal, tapi kalo bisa kita lebih dari itu,” tutup Gubernur.
(*)
